PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL GURU, JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH, JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR, DAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (JF), instansi pembina memiliki tugas diantaranya menyusun pedoman formasi jabatan fungsional. Dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) sebagai instansi pembina jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik, memandang perlu menyusun pedoman formasi masing-masing jabatan fungsional tersebut.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak pemenuhan formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik untuk mengoptimalkan kinerja dan fungsi masing-masing jabatan fungsional. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Pedoman Formasi JF Guru, JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF Penilik bertujuan memberikan panduan yang komprehensif bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pejabat pembina kepegawaian dalam upaya pengangkatan hingga distribusi guru, pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik.

Pedoman formasi ini digunakan untuk:

1. Menghitung dan menetapkan jumlah formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik setiap jenjang jabatan;
2. Menghitung proyeksi jumlah formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik pada tingkat daerah dan tingkat nasional secara agregat nasional; dan/atau
3. Melakukan penataan dan pemerataan pejabat fungsional guru, pejabat fungsional pengawas sekolah, pejabat fungsional pamong belajar, dan pejabat fungsional penilik.

Sasaran pedoman formasi ini meliputi:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. Pejabat fungsional guru;
5. Pejabat fungsional pamong belajar;
6. Pejabat fungsional pengawas sekolah; dan
7. Pejabat fungsional penilik.

Selengkapnya PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL GURU, JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH, JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR, DAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK UNDUH DISINI